Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe saat mengikuti kunjungan kerja reses di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, NTT. Foto: Safitri/vel

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menilai pengelolaan PNBP yang optimal, reforma agraria dan tata ruang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah

Dalam kunjungannya di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, NTT. Taufan menggarisbawahi bahwa isu utama yang menjadi perhatian Komisi II DPR adalah pengelolaan PNBP, pelaksanaan reforma agraria, dan potensi fiskal daerah wilayah tersebut yang belum dioptimalisasi secara maksimal.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan negara bukan pajak, kementerian ATR/BPN dalam hal ini, Ibu Kanwil ATR/BPN, harus berinovasi kuat. Melihat potensi-potensi pemasukan negara dan lebih khusus lagi potensi-potensi pemasukan daerah dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan),” dalam keterangannya kepada Parlementaria, Jumat (25/7/2025).

Dalam forum yang dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma tersebut, Legislator Senayan itu menekankan pemisahan antara PNBP yang masuk ke kas negara dan BPHTB yang menjadi kewenangan daerah perlu dikelola secara terintegrasi dan transparan untuk menghindari kebocoran penerimaan.

“Nah jangan sampai ada kebocoran-kebocoran pemasukan-pemasukan daerah yang selama ini tidak terdeteksi. Komisi II DPR bermitra dengan daerah-daerah agar supaya potensi peningkatan asli daerah itu bisa betul-betul menggambarkan harapan untuk menciptakan masyarakat,” ujar Taufan dalam forum tersebut.

Tak hanya itu, menurut hematnya, ketergantungan fiskal NTT terhadap pendanaan Pemerintah pusat yang masih sebesar 80%, harus secara bertahap diminimalisis melalui potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah, terlebih wilayah NTT seeprti di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat memiliki daya tarik wisata yang sangat potensial. "Potensi-potensi daerah yang ada di NTT ini harus dioptimalisasikan. Di sini kan siapa yang tidak kenal Labuan Bajo," pungkasnya.

Pihaknya optimis, melalui kepemimpinan saat ini, NTT mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan lepas dari ketergantungan fiskal jangka panjang."Tapi saya berkeyakinan tata kelola manajemen pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur sekarang ini bisa keluar dari situasi dan keadaan itu karena beliau adalah mantang legislator di DPR RI sebenarnya," ucapnya. (srw/aha)